GARUT INTAN NEWS– Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melakukan monitoring kondisi infrastruktur jalan di wilayah Garut bagian selatan, Selasa (3/3/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memetakan prioritas pembangunan serta memastikan konektivitas antara jalur desa, provinsi, dan nasional berjalan optimal.
Dalam survei lapangan, Bupati Garut melintasi jalur Cimahi, Cikarang, hingga Pamalayan guna melihat langsung kondisi jalan terkini. Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah mempertimbangkan dua alternatif jalur penghubung dari Pamalayan (Cisewu) yang merupakan jalur provinsi menuju jalur nasional.
Dua opsi yang sedang dikaji yakni jalur melalui Panggalih, Karangsewu, dan Singajaya, serta jalur melalui Cikarang dan Cimahi.
“Kemarin saya sudah melihat kondisi seperti apa, karena kita lagi mengajukan ke pemerintah pusat untuk Kementerian PUPR melalui program Infrastruktur Jalan Desa. Semoga ini bisa terealisasi, karena ini juga prakteknya baru kita ajukan, tapi biasanya itu untuk tahun 2026,” ujar Syakur saat diwawancarai di Kantor Command Center, Kecamatan Garut Kota, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, estimasi anggaran untuk pembangunan jalan dengan standar nasional mencapai sekitar Rp4 miliar per kilometer. Perhitungan tersebut mengacu pada spesifikasi lebar jalan 4 meter dengan ketebalan beton 40 sentimeter.
“Seingat saya itu kalau jalan nasional Rp4 miliar satu kilometer, karena lebarnya 4 meter dan tebalnya 40 cm. Tapi di lapangan tidak semuanya dirabat beton, ada juga yang dihotmik. Angka detailnya tentu Pak Kadis PUPR yang lebih hafal,” tambahnya.
Syakur juga menyoroti pola pembangunan jalan di Kabupaten Garut yang selama ini terkesan terputus-putus akibat keterbatasan anggaran. Untuk jalur Singajaya–Banjarwangi, ia memastikan akan dilakukan penanganan darurat berupa lapis penetrasi (lapen) agar jalan tetap dapat dilalui masyarakat.
“Ini kita berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, pembangunan bisa lebih sistematis,” ujarnya.
Bupati Garut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal usulan tersebut demi memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Garut Selatan.
