GARUT INTAN NEWS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut mendorong Gerakan ASRI menjadi budaya bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim mengatakan Gerakan ASRI merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri serta instruksi Presiden agar persoalan lingkungan, terutama sampah, ditangani secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut Jujun, Kabupaten Garut sebelumnya telah memiliki gerakan kebersihan melalui kegiatan Jumat dan Kamis Bersih. Sementara dari pemerintah pusat, pelaksanaan Gerakan ASRI diarahkan pada kegiatan kebersihan setiap Selasa dan Jumat.
“Kalau dari pusat ASRI itu mintanya Selasa-Jumat. Kalau kita Kamis-Jumat. Kamis di kantor, Jumatnya di wilayah kabupaten yang sudah kita tentukan jalurnya berdasarkan SKPD,” ujar Jujun.
Ia menegaskan gerakan tersebut tidak hanya melibatkan SKPD, tetapi juga camat, kepala desa dan lurah untuk membersihkan wilayah masing-masing.
Jujun meyakini apabila gerakan kebersihan dilakukan secara rutin, setidaknya satu kali dalam sepekan, persoalan tumpukan sampah liar dapat ditekan secara signifikan.
“Saya meyakini kalau ini dilakukan maksimal, paling lama tujuh hari sekali, saya yakin bakal bersih. Tidak ada lagi tumpukan-tumpukan sampah liar,” katanya.
Namun, Jujun mengakui masih terdapat kendala berupa rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat. Selain itu, peran pemerintah desa dan kelurahan dalam pengelolaan sampah dinilai belum maksimal.
Ia mencontohkan program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang telah mendapatkan dukungan berupa pembangunan fasilitas, peralatan hingga bantuan operasional. Namun, sebagian fasilitas tersebut belum berjalan optimal.
“Ini yang menjadi PR. Saya berharap ini menjadikan penilaian kinerja di desa dan kelurahan. Mungkin sekarang dari keterpaksaan karena dipaksa, kemudian menjadi biasa. Karena biasa dipaksa, akhirnya menjadi budaya,” ungkapnya.
Jujun juga mendorong adanya regulasi yang menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari indikator kinerja pemerintah desa dan kelurahan. Pihaknya telah menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Bupati Garut dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Menurutnya, dukungan langsung dari pimpinan daerah juga diperlukan. Ketika kepala daerah turun ke lapangan dan menemukan persoalan sampah, pemerintah desa maupun kecamatan diharapkan langsung mengambil langkah penanganan.
“Ini bukan kami melempar masalah, karena kami juga terbatas. Kami butuh bantuan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk desa, kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.
Ia menegaskan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Selain Gerakan ASRI, DLH Garut juga mengandalkan program Kampung Ramah Lingkungan (Kang Raling) sebagai sarana edukasi masyarakat.
Program tersebut memiliki sembilan tahapan, mulai dari identifikasi persoalan lingkungan, pemetaan, diskusi, uji coba hingga pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
Namun, menurut Jujun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kepemimpinan di tingkat desa.
“Kita bertumpu pada desa karena kepala desa yang standby setiap hari di wilayahnya masing-masing. Tentu saja mereka harus kompak dengan RT dan RW,” katanya.
DLH Garut sendiri telah menyiapkan lima fasilitator dan satu tenaga pendukung yang bergerak mendampingi desa-desa, terutama desa yang mendapatkan bantuan fasilitas TPS 3R.
Pendampingan tersebut meliputi sosialisasi, edukasi hingga membantu pengelolaan fasilitas yang telah diberikan.
Jujun menjelaskan tidak seluruh desa dapat langsung memperoleh fasilitas TPS 3R. Salah satu persyaratannya adalah ketersediaan lahan dan akses yang memadai.
Ia menilai pembangunan fasilitas saja tidak cukup apabila partisipasi masyarakat belum terbentuk. Sebab, ketika masyarakat tidak aktif memilah dan mengelola sampah, fasilitas yang telah dibangun berpotensi kembali tidak berfungsi maksimal.
“Pada saat partisipasi ini sudah jalan, operasionalnya akan berjalan. Karena petugas yang di-hire untuk mengolah sampah pasti sudah mendapatkan honor. Tapi kalau partisipasinya tidak ada, akan mentok lagi,” jelasnya.
Karena itu, DLH Garut berharap Gerakan ASRI, program Kang Raling dan pengelolaan TPS 3R tidak berhenti sebagai program sesaat, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kinerja pemerintah di tingkat desa hingga akhirnya menjadi budaya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.