GARUT INTAN NEWS – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Demokrat, Endang Saepudin, menggelar reses pada hari Kamis (20/02) di Kecamatan Sukawening, tepatnya di Desa Sukasono, Kampung Patrol. Reses kali ini mencakup dua kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karang Tengah.
Endang mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam menyampaikan aspirasi. Berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat disampaikan, mulai dari permohonan BPJS, bantuan infrastruktur, peningkatan ekonomi, kelompok usaha, peternakan, hingga sarana dan prasarana keagamaan.
“Berbagai macam yang diajukan oleh warga masyarakat tersebut salah satunya dari permohonan tentang BPJS yang disampaikan juga ada yang menyampaikan bantuan untuk kebutuhan infrastuktur juga ada, ekonomi juga ada, kelompok usaha juga peternakan, untuk sarana prasarana keagamaan juga ada,” ujar Endang Saepudin.
Salah satu aspirasi yang menjadi sorotan dalam reses ini adalah keluhan warga mengenai kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti E-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Banyak warga yang mengeluhkan proses pembuatan E-KTP yang dinilai berbelit-belit.
“Yang paling penting tadi ada salah satu masukan salah satunya tentang pembuatan administrasi E-KTP atau KK di persulit katanya gitu, mudah-mudahan Saya bisa mendorong untuk memperbaiki tentang kesulitan untuk kebutuhan KTP tersebut supaya lebih lebih baik lagi dan lebih lancar lagi,” tambahnya.
Endang yang merupakan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Ketua Komisi untuk membahas solusi atas permasalahan ini. Ia juga menyoroti kurangnya stok blangko sebagai salah satu penyebab lambatnya proses pembuatan E-KTP.
“Kebetulan kan saya di komisi 1, kebetulan kan kemitraan sama Dinas Disdukcapil, kemungkinan saya akan dorong kepada dinas terkait gitu ya Apabila ada warga masyarakat yang ingin membutuhkan pembuatan KTP itu di layanin dengan Baiklah dengan cepat itu, kalau tidak ada kendala, karena ternyata kalau lihat itu masalah kurangnya blanko,” jelasnya.
Selain itu, aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh warga adalah terkait infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan, penanganan rumah kumuh, pembangunan gorong-gorong, hingga fasilitas umum lainnya.
Endang menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Ia berharap beberapa aspirasi bisa diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) atau berkoordinasi dengan dinas terkait.