GARUT INTAN NEWS – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah di ruang digital guna menjawab berbagai persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Garut Government Public Relations (GGPR): In House Training Humas bagi SKPD, kecamatan, desa/kelurahan, serta UPT SKPD se-Kabupaten Garut, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Putri Karlina menyoroti fenomena masyarakat yang kini menjadikan media sosial sebagai jendela utama dalam menilai kinerja pemerintah. Ia menyebut, ketidakaktifan perangkat daerah di platform digital kerap memunculkan spekulasi negatif.
“Karena mereka sendiri tidak menginformasikan hasil kerjaan mereka ke media sosial atau minimal tidak hadir di media sosial, makanya saya tegaskan membalas komentar itu penting, atau menanggapi suatu isu itu penting,” ujarnya.
Ia menegaskan, fungsi humas tidak hanya sebatas membagikan konten, tetapi juga harus mampu berinteraksi serta memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan hanya Wakil Bupatinya saja, jangan hanya Bupatinya saja. Tapi dari SKPD-nya pun harus ada pembelaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan GGPR bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya membangun narasi kolaboratif, termasuk mengangkat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, dan hal ini harus tersampaikan kepada publik,” katanya.
Agus juga menyebutkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Diskominfo Garut dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan.
“Kita sudah memasuki sesi ketujuh. Ke depan, banyak peserta yang menginginkan sesi praktik lanjutan, karena saat ini masih tahap pengenalan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemetaan isu strategis setiap pekan. Ke depan, Diskominfo akan mendorong agar produksi informasi dari tiap instansi lebih terarah dan mampu menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat secara lebih komprehensif.