GARUT INTAN NEWS – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Rabu (3/6/2026).
Dalam inspeksi gabungan tersebut, tim menemukan sejumlah pelanggaran regulasi di tiga lokasi tambang. Akibatnya, operasional di ketiga lokasi itu langsung dihentikan sementara sebagai langkah penegakan aturan.
Bupati Garut menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keberlanjutan lingkungan di daerah.
“Ini lah kolaborasi yang baik sehingga ke depan kita lebih intens lagi, dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jawa Barat menjelaskan bahwa sektor pertambangan memang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, seluruh pelaku usaha tetap wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek teknis, sosial-ekonomi, maupun lingkungan.
Ia mengungkapkan, penghentian sementara dilakukan karena masih adanya pelanggaran perizinan serta penggunaan jalan umum yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kendaraan yang melebihi daya dukung jalan.
“Belum juga mematuhi ketentuan, kebijakan lokal bahwasanya tidak boleh menggunakan kendaraan yang melebihi dari daya dukung jalan umum baik itu jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jalan umum merupakan fasilitas publik yang harus dijaga bersama, sehingga tidak boleh dirusak oleh aktivitas angkutan tambang yang melebihi batas.
“Saya berharap ini tidak terulang lagi di Jawa Barat,” tambahnya.
Langkah penghentian sementara ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha tambang agar lebih disiplin dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kegiatan usaha agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.