GARUT INTAN NEWS — Tim peneliti Universitas Garut (UNIGA) melaksanakan rangkaian penelitian mengenai tata kelola pengelolaan sampah daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Garut dan benchmarking di Provinsi Bali.
Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian yang saling berkaitan dalam penelitian berjudul “Problem Structuring Pengelolaan Sampah Daerah melalui Tata Kelola Kolaboratif: Pendekatan Soft Systems Methodology dan Pembelajaran Lintas Daerah.”
FGD dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut pada 8 September 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, pengelola TPS 3R, kelompok swadaya masyarakat, pemerintah desa, bank sampah, pelaku usaha, komunitas, pemerhati lingkungan, hingga akademisi.
FGD diarahkan untuk memetakan kondisi aktual pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi para pihak, serta melihat pembagian peran dan hubungan antaraktor. Forum tersebut juga digunakan untuk menggali kebutuhan dan alternatif perbaikan yang dinilai sesuai dengan kondisi daerah.
Ketua tim peneliti, Pupung Pundenswari, menjelaskan bahwa FGD tidak ditempatkan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Hasil diskusi menjadi dasar bagi tim peneliti dalam menyusun pertanyaan dan menentukan aspek yang perlu diamati ketika melakukan pembelajaran lintas daerah di Bali.
“Kami ingin benchmarking ini benar-benar berangkat dari kebutuhan Kabupaten Garut. Karena itu, persoalan dan kebutuhan para pemangku kepentingan di Garut terlebih dahulu dipetakan melalui FGD. Dari sana, kami dapat melihat hal-hal apa saja yang perlu ditanyakan, dibandingkan, dan dipelajari selama berada di Bali,” ujarnya.
Dari FGD tersebut, tim peneliti memperoleh gambaran bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana. Pengelolaan sampah juga memerlukan kejelasan pembagian peran, koordinasi antarpihak, kesinambungan pengelolaan setelah sampah dipilah, dukungan pembiayaan, serta keterhubungan antara edukasi masyarakat dan layanan pengangkutan maupun pengolahan.
Berbekal hasil pemetaan itu, tim peneliti melaksanakan benchmarking di Bali pada 15–16 September 2026. Tim peneliti terdiri atas Pupung Pundenswari dan Novi Agustina yang merupakan dosen FISIP Universitas Garut, Wahyu Andriyas Kurniawan yang merupakan dosen dari Institut Teknologi Garut (ITG), Tini Martini Tapran selaku Staf Ahli Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut sekaligus anggota tim peneliti, serta Deris Nugraha, mahasiswa FISIP Universitas Garut.
Pada hari pertama, tim peneliti mengunjungi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, TPS Berbasis Sumber Banjar Tegeh Sari, dan Yayasan Al-Hikmah Joglo. Selama rangkaian benchmarking, tim peneliti didampingi secara aktif oleh PPLH Bali yang membantu memfasilitasi diskusi dan kunjungan ke sejumlah lokasi.
Dalam pertemuan dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan PPLH Bali, tim peneliti memperoleh gambaran mengenai pengelolaan sampah di Bali serta pentingnya keterlibatan berbagai aktor. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, desa adat, lembaga keagamaan, komunitas, serta pengelola sampah berbasis masyarakat.
Pembelajaran konkret diperoleh di TPS Berbasis Sumber Banjar Tegeh Sari. Berbeda dengan istilah TPS 3R yang lebih umum digunakan di Garut, fasilitas tersebut menekankan pengelolaan sampah sejak dari sumber. Layanan diberikan melalui sistem berlangganan bagi rumah tangga, restoran, hotel, dan pelaku usaha lainnya.
Sebelum paket layanan ditentukan, pengelola mengevaluasi perkiraan timbulan sampah calon pelanggan selama beberapa hari. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar penentuan jenis layanan dan biaya yang harus dibayarkan. Namun, terdapat satu syarat utama: sampah harus sudah dipilah. Pengelola tidak menerima sampah yang masih tercampur.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa pemilahan tidak cukup hanya disosialisasikan sebagai imbauan. Pemilahan perlu dihubungkan dengan aturan layanan, mekanisme pembiayaan, dan tanggung jawab penghasil sampah. Sistem ini juga memperlihatkan peluang membangun layanan pengelolaan yang lebih terukur berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan.
Kunjungan berikutnya dilakukan ke Yayasan Al-Hikmah Joglo atas rekomendasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Yayasan tersebut menjadi contoh menarik mengenai keterlibatan komunitas Muslim dalam pengelolaan lingkungan di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu.
Di lokasi tersebut, tim peneliti mengamati berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, antara lain hidroponik, akuaponik, budidaya lele, pemanfaatan air hujan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pembuatan eco-enzyme. Berbagai aktivitas itu menunjukkan penerapan ekonomi sirkular berbasis komunitas, ketika sisa organik dan sumber daya yang tersedia diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Edukasi lingkungan di Yayasan Al-Hikmah Joglo juga menggunakan pendekatan keagamaan. Salah satu banner yang didokumentasikan tim peneliti memuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa tersebut antara lain menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan hukumnya haram serta mendorong pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengelola dan mendaur ulang sampah.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan perilaku dapat diperkuat melalui nilai yang hidup di tengah masyarakat. Di Bali, kekuatan sosial juga terlihat melalui peran desa adat dan pecalang dalam menjaga ketertiban lingkungan sesuai aturan adat di wilayah masing-masing.
Pada hari kedua, 16 September 2026, tim peneliti melanjutkan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar dan lokasi pengelolaan sampah di Gianyar. Bagi tim peneliti, pengalaman Gianyar menjadi salah satu pembelajaran yang paling relevan karena Gianyar dan Garut sama-sama berbentuk kabupaten, meskipun memiliki perbedaan besar dalam luas wilayah dan jumlah desa.
Hal yang menarik perhatian tim peneliti adalah pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah sampai ke tingkat desa. Pemerintah desa diberi tanggung jawab untuk menangani sampah di wilayahnya dan menyediakan anggaran pengelolaan.
Kepala desa memegang akuntabilitas atas pelaksanaannya, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar menjalankan fungsi sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi.
Model tersebut tidak berarti pemerintah kabupaten melepaskan tanggung jawab. Sebaliknya, DLH tetap mendampingi desa sampai memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan pengelolaan secara lebih mandiri dan membantu memfasilitasi kebutuhan yang masih berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Pengalaman Gianyar membuka optimisme bagi tim peneliti bahwa terdapat pembelajaran yang realistis untuk dipertimbangkan di Kabupaten Garut. Penguatan tanggung jawab desa dapat menjadi salah satu alternatif, selama disertai kejelasan kewenangan, dukungan anggaran, pendampingan teknis, pengawasan, dan evaluasi yang konsisten.
Berdasarkan penjelasan pejabat dari Kabupaten Gianyar, berjalannya sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kemauan politik (political will) kepala daerah. Di Gianyar, dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian mandat kepada pemerintah desa untuk mengelola sampah di wilayahnya, pengalokasian anggaran, serta pendampingan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten sampai ke tingkat desa dan tidak berhenti sebagai instruksi tertulis.
Meski demikian, tim peneliti menegaskan bahwa praktik di Bali tidak dapat disalin begitu saja.
Perbedaan luas wilayah, jumlah penduduk, karakter sosial, kapasitas desa, serta kondisi kelembagaan perlu diperhitungkan. Pembelajaran lintas daerah digunakan untuk menilai unsur mana yang relevan, layak, dan memungkinkan untuk disesuaikan dengan konteks Kabupaten Garut.
Rangkaian FGD dan benchmarking selanjutnya akan menjadi bahan bagi tim peneliti untuk menyusun struktur persoalan, model konseptual, serta alternatif perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bertumpu pada penambahan sarana, tetapi juga memperkuat kolaborasi, pembagian tanggung jawab, pembiayaan, pendampingan, dan perubahan perilaku masyarakat.