GARUT INTAN NEWS — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut memperkuat program ketahanan pangan melalui penyusunan pedoman pengelolaan kegiatan produktif di lingkungan pemasyarakatan. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Ketahanan Pangan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang digelar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta, 27–29 Oktober 2026.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, didampingi Kepala Subseksi Sarana Kerja, Yuhana Rahayu, mengikuti kegiatan yang berlangsung di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, Jakarta Barat, tersebut.
FGD diikuti kepala lapas dan rumah tahanan, pejabat struktural yang menangani kegiatan kerja dan pembinaan, serta perwakilan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dari berbagai daerah.
Kegiatan dibuka Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.
“Ketahanan pangan harus dimulai dari rumah sendiri, kemudian dikembangkan di lingkungan Lapas dan Rutan,” tegas Mashudi.
Dalam forum tersebut, peserta juga menerima materi dari Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Materi mencakup penguatan swasembada pangan berkelanjutan dan pengembangan hortikultura.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan pedoman yang mencakup perencanaan, pemanfaatan lahan, penerapan teknologi budi daya, pengawasan, hingga evaluasi hasil produksi pangan di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, mengatakan program ketahanan pangan juga berperan dalam mendukung pembinaan kemandirian warga binaan melalui kegiatan produktif yang memiliki nilai keterampilan dan ekonomi.
“Ketahanan pangan bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan bahan pangan, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang pembinaan yang produktif bagi warga binaan. Melalui kegiatan pertanian, peternakan, hortikultura, dan perikanan, kami ingin membekali mereka dengan keterampilan nyata yang dapat menjadi modal kemandirian setelah kembali ke masyarakat,” ungkap Rusdedy.
Ia menambahkan, penyusunan pedoman tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kegiatan ketahanan pangan di Lapas Garut agar lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Rusdedy, hasil pembahasan FGD akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur, pengelolaan sarana produksi, pencatatan hasil kegiatan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi.
Lapas Garut juga berupaya memperkuat sinergi dengan instansi teknis dan mitra kerja untuk mengembangkan sektor pertanian, hortikultura, peternakan, dan perikanan.
Partisipasi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Lapas Garut terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus pengembangan pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan produktif, warga binaan diharapkan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.