GARUT INTAN NEWS — DPRD Kabupaten Garut bersama Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk menyiapkan program yang dapat diselaraskan dengan peluang pendanaan pemerintah pusat untuk tahun 2027.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna tersebut memiliki agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dalam menjembatani aspirasi masyarakat. DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.
Selain pembahasan agenda legislasi, perhatian juga diarahkan pada kondisi fiskal daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran dan penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Pemkab Garut saat ini melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengidentifikasi peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu skema yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres).
Bupati juga menyampaikan adanya informasi mengenai sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan berjalan pada 2027.
Karena itu, perangkat daerah diminta mulai memetakan program yang dapat disinkronkan dengan prioritas pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan pembiayaan sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Dari sisi DPRD, proses pembahasan Propemperda menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi untuk memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat disusun dan disepakati bersama pemerintah daerah.
Rangkaian pembahasan tersebut sekaligus menunjukkan koordinasi antara DPRD dan Pemkab Garut dalam menjalankan agenda pemerintahan, mulai dari pembentukan regulasi hingga perencanaan pembangunan.
Bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran perlu diimbangi dengan pemilihan program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada banyaknya program, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya.