GARUT INTAN NEWS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka persiapan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan WBP.
Audiensi digelar pada Jumat (6/2/2026) di Sekretariat Center Sekretariat Daerah (Sekda) Garut. Pertemuan ini melibatkan perwakilan lintas seksi di lingkungan Lapas Garut, mulai dari Seksi Tata Usaha, Pembinaan, Kegiatan Kerja, hingga Keamanan dan Ketertiban, sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Hadir dalam audiensi tersebut Kasi Kamtib Lapas Garut Afan Sulistiono, Kasi Giatja Asep Supriatna, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Garut, yakni Kabag Kerja Sama Widi dan Kasubag Kerja Sama Meisya. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan membahas ruang lingkup kerja sama lintas sektor.
Adapun kerja sama yang direncanakan mencakup peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, pembinaan sosial dan keagamaan, layanan kesehatan, hingga dukungan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan setelah bebas nanti.
Rencana penandatanganan MoU dijadwalkan pada 27 April 2026 di Lapas Garut, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan, dan direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sistem pemasyarakatan yang adaptif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama tersebut dan siap berkontribusi sesuai kewenangan serta potensi daerah. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan kemandirian dan kesiapan mental Warga Binaan sebelum kembali ke masyarakat.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan pembinaan pemasyarakatan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan. Melalui kerja sama ini, kami berharap Warga Binaan memiliki bekal yang cukup untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah bebas nanti,” ujarnya.
Audiensi berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak akan segera memfinalisasi draf MoU serta menyiapkan langkah-langkah teknis agar implementasi kerja sama dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.