GARUT INTAN NEWS – Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut hari ini kembali menggelar Aksi Damai di halaman gedung DPRD Kabupaten Garut pada Jumat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut pemerintah kabupaten untuk memenuhi janji pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru dan tenaga teknis.
Aksi yang dihadiri oleh lebih dari 3500 guru honorer dari berbagai daerah di Kabupaten Garut ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang belum membuahkan hasil konkret. Ma’mol Abdul Faqih, Ketua Umum DPP FAGAR, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah kabupaten yang telah dua kali mengingkari janji mereka. “Kami telah di PHP (Pemberi Harapan Palsu) dua kali oleh pemerintah kabupaten Garut yang hanya terus memberikan janji kepada kami,” ujar Ma’mol.
Pada aksi pertama dan kedua, pemerintah kabupaten telah berjanji untuk mengangkat 6000 honorer, namun angka tersebut kemudian dikurangi menjadi 2000 untuk guru dan 1400 untuk tenaga teknis, dan hingga saat ini belum ada realisasi. “Kita semua menuntut untuk seluruh kuota tersebut bisa segera diangkat secepatnya dan diberikan kejelasan,” tegas Ma’mol.
Pemerintah daerah dijadwalkan akan menerima perwakilan FAGAR untuk berdiskusi pada pukul 15.00 di kantor DPRD Kabupaten Garut. Ma’mol menegaskan bahwa tuntutan mereka hari ini harus tuntas dan disetujui sebanyak 2000 kuota tersebut.
Menurut Ma’mol, kendala yang disampaikan DPRD selalu berkisar pada anggaran atau keuangan yang tidak cukup. Namun, ia meyakini bahwa dana APBD sangat besar dan cukup untuk pengangkatan para honorer. “Alangkah baiknya apabila anggaran belanja pegawai, perjalanan dinas, dan kunjungan kerja itu diefisiensi, insyaallah pasti pengangkatan para honorer ini akan terlaksana,” harap Ma’mol.
Encep Sukandar, S.Pd.I, Sekretaris Umum FAGAR, menyampaikan kegelisahan para guru yang telah berbulan-bulan menunggu realisasi janji dari DPRD. “Para guru telah gelisah dari beberapa bulan yang lalu, karena memang dulu sejak DPRD menjanjikan 2000 kuota guru itu hingga hari ini tidak ada tindak lanjut,” ungkap Encep.
FAGAR telah melayangkan surat audiensi sebanyak dua kali, namun DPRD selalu merespon dengan menjadwalkan ulang. “Hari ini kami tidak bisa lagi meredam kegelisahan kawan-kawan kita,” kata Encep, menambahkan bahwa aspirasi para guru harus segera dijawab.
Dengan kuota sebanyak 2000 untuk guru dan 1400 untuk tenaga teknis, FAGAR berharap pengangkatan dapat segera dilaksanakan dan terealisasikan sesuai dengan amanat undang-undang ASN, yang menyatakan bahwa pada tahun 2024 semua honorer harus dituntaskan.
“Kami di sini ada sebanyak 1800 lebih honorer yang statusnya sudah P, artinya sudah lulus seleksi dan nilainya di atas batas namun sampai saat ini regulasinya tidak jelas,” jelas Encep.
Aksi damai ini diharapkan dapat membuka mata pemerintah kabupaten untuk segera menyelesaikan masalah pengangkatan ASN PPPK yang telah lama tertunda. Para guru honorer menantikan kepastian hukum dan kejelasan nasib mereka sebagai pendidik yang telah mengabdi untuk negeri.
Kewajiban Guru sudah ditunaikan bahkan ada yg sudah berpuluh tahun ,,
Sekarang giliran kewajiban pemerintah yg harus menunaikannya…
Guru menunaikan kewajibannya ada yg sudah 20 tahun,anak mereka sudah banyak,,tapi status pekerjaan mereka tidak jelas,,benar² tidak masuk akal…
Berikan mereka kepastian,,kalau memang negara ini tidak butuh guru,,hentikan penerimaan guru dengan peraturan yg baru,,agar mereka memilih profesi yg lain,,jangan menggantung status tanpa ada kejelasan…
Jangan di biarkan status kita yang P ini tidak ada kejelasan . Berikan dukungan dan masukan dari semua guru untuk bersatu berjuang dan memperjelas status yang mereka janjikan.