 tahun 2024 di wilayah Jawa Barat menghadirkan sedikit perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelum){kind=link}
GARUT INTAN NEWS – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di wilayah Jawa Barat menghadirkan sedikit perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, PPDB melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan proses penerimaan siswa berlangsung secara jujur, bersih, transparan, dan akuntabel.
Aang Karyana, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XI Garut, mengungkapkan bahwa Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan PPDB.
“Nah ini mungkin yang berbeda itu sangat sangat berbeda Tahun ini kan, pak Pj Gubernur itu ingin PPDB itu dilaksanakan secara jujur, bersih, transparan, akuntabel begitu. kasar namah gitu ya kalau saya baca itu nggak boleh aya titip titipan lah” ujarnya.
Selain itu, Pj Gubernur juga menginstruksikan pembuatan komitmen bersama yang melibatkan Kapolda, Kajati, Pangdam, DPRD, dan Dinas Pendidikan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk Fakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, untuk melaksanakan PPDB secara jujur dan transparan.
“Beliau juga menginstruksikan untuk membuatkan komitmen bersama Antara pak gubernur dengan pak Kapolda, Pak Kajati, pak Pangdam itu dengan DPRD dan di tindak lanjuti dengan Fakta integritas yang ditanda tangani oleh pak kadisdik akan melaksanakan ppdb secara jujur, transparan, bersih lah gitu” tambah Aang.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil dalam memperoleh pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah. Kepala sekolah dan panitia PPDB juga diwajibkan menandatangani Fakta Integritas dan menerapkan prinsip-prinsip yang sama dalam pelaksanaan PPDB.
Dengan adanya keterlibatan APH dalam PPDB tahun ini, diharapkan proses penerimaan siswa baru dapat berjalan dengan lebih baik, menghilangkan praktik titip-titipan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dan menjamin keadilan bagi seluruh peserta didik.