 Kabupaten Garut mengungkapkan kegelisahan mereka terkait janji yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah terkait pemenuhan kuota PPPK guru.){kind=link}
GARUT INTAN NEWS – Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut mengungkapkan kegelisahan mereka terkait janji yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah terkait pemenuhan kuota PPPK guru. Hal ini disampaikan oleh Ma’mol Abdul Faqih, Ketua Umum DPP FAGAR, pada Jumat (10/05/2024). Dalam pernyataannya, Ma’mol Abdul Faqih menyoroti janji rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah dan DPRD yang hingga saat ini belum terealisasi.
Pada tanggal 25 Maret 2024, dalam aksi turun ke lapangan, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah daerah dan DPRD akan melaksanakan rakor bersama forum honorer untuk membahas masalah kuota guru. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang nyata dari pihak pemerintah daerah.
“Sesuai kesepakatan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2024, kami telah menunggu pelaksanaan rakor bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas pemenuhan kuota guru. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelaksanaan rakor tersebut,” ujar Ma’mol Abdul Faqih.
Pihak DPRD Kabupaten Garut sebelumnya telah menandatangani kesepakatan terkait kuota guru, dimana jumlahnya ditetapkan sebanyak 2000 guru dan 1400 teknis. Namun, hingga saat ini, masih belum ada kejelasan mengenai pelaksanaannya.
“Kami merasa khawatir dan gelisah karena janji yang telah disampaikan belum dipenuhi. Kami merasa perlu menanyakan secara langsung kepada pemerintah daerah mengenai kepastian pelaksanaan rakor dan pemenuhan kuota yang dijanjikan,” tambah Ma’mol Abdul Faqih.
Selain itu, terdapat permasalahan lebih besar terkait jumlah kuota guru secara nasional. Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan kuota sebanyak 419.000 guru, namun pemerintah daerah di seluruh Indonesia hanya mengusulkan sekitar 177.000 guru, yang artinya belum mencapai 50% dari kuota yang disediakan.
“Pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah daerah, dan Kementerian Keuangan, terus saling melempar tanggung jawab terkait anggaran ini. Kami mengharapkan agar rakor segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kuota guru terpenuhi,” tutup Ma’mol Abdul Faqih.