 Kabupaten Garut menyatakan akan melayangkan surat audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut pada tanggal 30 Mei 2024.){kind=link}
GARUT INTAN NEWS – Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut menyatakan akan melayangkan surat audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut pada tanggal 30 Mei 2024. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekecewaan yang mendalam karena dua kali gagal memperoleh kejelasan terkait kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru dan tenaga pendidikan.
Ma’mol Abdul Faqih, Ketua Umum DPP FAGAR, mengungkapkan dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Garut Intan News pada Selasa, 28 Mei 2024, bahwa organisasi merasa sangat dirugikan akibat ketidakjelasan kuota yang telah dijanjikan. “Kami merasa telah dua kali di-PHP (Pemberi Harapan Palsu) terkait masalah kuota CASN PPPK baik bagi guru maupun tenaga pendidikan. Oleh karena itu, kami akan melayangkan surat audiensi kepada DPRD Kabupaten Garut pada tanggal 30 Mei 2024,” ujar Ma’mol.
FAGAR menuntut kepastian kuota untuk para guru dan tenaga teknis yang sudah disepakati sebelumnya. “Kami akan meminta kepastian kuota untuk teman-teman guru maupun tenaga teknis, sebagaimana yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan dewan ada sebanyak 2000 kuota untuk guru dan 1400 untuk teknis,” tambahnya.
Kekecewaan ini muncul karena proses seleksi yang seharusnya dilakukan secara adil dan transparan belum juga terealisasi. Ma’mol menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CASN PPPK Daerah untuk guru dan tenaga pendidikan seharusnya diprioritaskan dibandingkan seleksi ASN Pusat. “Pelaksanaan untuk seleksi CASN PPPK Daerah, khususnya untuk guru dan tenaga pendidik, lebih didahulukan daripada pelaksanaan seleksi ASN Pusat kementerian. Maka, tentunya harus ada langkah cepat yang harus diambil oleh kami, FAGAR, dan pemerintah daerah,” tegas Ma’mol.
Dalam pertemuan yang diadakan pada hari Rabu sebelumnya, FAGAR bertemu dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk membahas masalah ini. Dirjen GTK menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi ASN PPPK guru kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli tahun 2024. “Yang kami dapat dari Dirjen GTK kemarin pada hari Rabu, Dirjen GTK menyampaikan bahwa pelaksanaan kemungkinan bulan Juni atau Juli untuk seleksi CASN PPPK guru tahun 2024,” ungkap Ma’mol.
Rasa frustrasi yang dirasakan oleh para guru dan tenaga pendidikan di Garut bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka telah menunggu kepastian dan kesempatan untuk bisa menjadi pegawai negeri dengan status yang jelas. Salah satu guru yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, “Kami sudah menunggu terlalu lama. Setiap kali ada pengumuman, kami berharap bisa mendapatkan kepastian. Namun, hingga kini, janji tinggal janji.”
Langkah FAGAR melayangkan surat audiensi ini diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pihak berwenang untuk segera memberikan kepastian dan memenuhi janji mereka. Diharapkan juga, DPRD Kabupaten Garut bisa memberikan solusi yang jelas dan konkrit untuk menyelesaikan masalah ini.
Tidak hanya itu, FAGAR juga mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Garut. “Kami berharap masyarakat juga mendukung perjuangan kami. Ini bukan hanya tentang kami, tapi juga tentang masa depan pendidikan di Garut. Guru dan tenaga pendidikan yang sejahtera akan mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita,” kata Ma’mol.
DPRD Kabupaten Garut diharapkan segera merespons surat audiensi tersebut dengan mengadakan pertemuan dan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk perwakilan dari FAGAR, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Kejelasan mengenai kuota CASN PPPK sangat penting untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan transparan dan adil.
Pada akhirnya, perjuangan FAGAR ini mencerminkan tekad dan semangat para guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Garut untuk mendapatkan hak dan kejelasan status mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Garut dapat segera memberikan kepastian yang mereka butuhkan.
Ma’mol menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami berharap dengan adanya audiensi ini, kita dapat menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, kita bisa mengatasi masalah ini dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan di Kabupaten Garut,” pungkas Ma’mol.
Dengan langkah ini, FAGAR menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Garut. Mereka berharap perjuangan ini tidak hanya berakhir dengan kepastian kuota, tetapi juga membawa perubahan yang lebih baik bagi sistem pendidikan di daerah ini.