GARUT INTAN NEWS – Wakil Ketua Umum FAGAR Kabupaten Garut, Ma’mol Abdul Faqih, menegaskan keprihatinan dan kegelisahannya terkait nasib 2000 guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN PPPK. Melalui sambungan telepon pada Jumat (15/03/2024), Ma’mol mengungkapkan ketidakpuasan atas respon yang diterima dari Komisi I DPRD Kabupaten Garut.
Sebagai representasi dari Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Ma’mol menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat kepada Komisi I DPRD Kabupaten Garut. Namun, respon yang diterima selalu mengecewakan dengan penjadwalan ulang untuk audensi yang tidak kunjung terjadi.
“Padahal di bulan ini mereka para anggota Dewan Komisi I itu tidak ada kegiatan. Bahkan pada kegiatan istigosah pun tidak ada satu orang pun yang hadir, padahal kami berharap kehadiran dari wakil rakyat untuk mendengarkan jeritan hati para guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK ASN,” jelas Ma’mol.
Ma’mol Abdul Faqih bersama dengan pengurus FAGAR Kabupaten Garut telah berkomitmen untuk terus menyuarakan dan bergerak dalam upaya memperjuangkan hak-hak rekan-rekan mereka yang belum diangkat menjadi ASN PPPK. Dalam pernyataannya, Ma’mol menegaskan ketegasannya untuk terus mengadvokasi nasib guru honorer tersebut.
“Empat kali kita sudah mengajukan surat dan selalu mendapat jawaban yang kurang memuaskan. Selalu dijanjikan akan dijadwalkan ulang, itu yang selalu menjadi jawaban dari mereka. Padahal tidak ada kegiatan yang sangat penting di bulan ini, mengapa untuk menerima kami seperti kurang begitu,” ungkap Ma’mol.
Ma’mol dan timnya merasa bahwa penjadwalan ulang tanpa penyelesaian yang konkret merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap nasib guru honorer yang sudah lama menanti kepastian pengangkatan mereka. Mereka hanya ingin menyuarakan keinginan rekan-rekan guru honorer yang belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian mereka.
Apabila pada hari Selasa masih belum mendapatkan respons yang memuaskan, DPP FAGAR dan Para Ketua DPC FAGAR kabupaten Garut telah sepakat untuk langsung berkunjung ke kediaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut atau kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Garut. Ancaman ini menunjukkan ketegasan dan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak para guru honorer.