GARUT INTAN NEWS – Harapan dan suara pekerja/buruh terus bergema di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Maret 2024. Gabungan Serikat Pekerja/Buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat terus menyuarakan tuntutan kenaikan upah bagi pekerja/buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun.
Andri Hidayatullah, Ketua DPC KSPSI Kabupaten Garut, menegaskan bahwa tuntutan kenaikan upah ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pekerja/buruh. Beliau menegaskan bahwa kaum buruh bukanlah mengemis anggaran kepada pemerintah, melainkan hanya meminta satu permintaan tertulis yang memiliki kekuatan hukum, seperti yang pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya.
“Dalam prinsipnya, kami meminta kenaikan upah ini semata-mata untuk kesejahteraan dan meningkatkan daya beli, sebab buruh bukan mengemis anggaran kepada pemerintah melainkan hanya satu permintaan tulisan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yang pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya,” tegas Andri Hidayatullah.
Dalam pernyataannya, Andri Hidayatullah berharap agar DPRD Provinsi Jawa Barat dapat membantu merealisasikan tuntutan pekerja/buruh Jawa Barat agar Pj Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan tentang pengaturan Upah Untuk Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 Tahun atau lebih, dengan nilai kenaikan minimal sebesar 5,37% hingga 15% dari UMK 2024.
Selain itu, Ketua DPC KSPSI Kabupaten Garut juga meminta agar Garut mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena upah di Kabupaten Garut tergolong rendah, yang menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun.
“Apabila Pj Gubernur tetap tidak mau merespon, maka DPRD Provinsi Jawa Barat harus bersikap dan berpihak pada pekerja/buruh. Sesuai fungsi dan kewenangannya, DPRD harus merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberhentikan dan mengganti Pj Gubernur Jawa Barat yang tidak merepresentasikan kepentingan kesejahteraan,” tambah Andri Hidayatullah.
Andri Hidayatullah juga menyatakan prihatin terhadap ketidakresponsifan Pj Gubernur Jawa Barat terhadap tuntutan kaum buruh. Meskipun telah bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pj Gubernur, namun hanya mendapatkan isapan jempol belaka.
“Sekalipun kita belum mendapatkan hasil yang kita harapkan, tetap kita akan konsisten dan berkelanjutan menuntut hal yang sama. Ingat, kami akan turun kembali dengan kekuatan penuh,” tegasnya.