GARUT INTAN NEWS – Demonstrasi yang digelar Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) di Kantor DPRD Kabupaten Garut pada Senin (25/03/2024) tidak hanya menjadi wadah untuk menuntut hak-hak mereka, tetapi juga menjadi panggung bagi suara individu seperti Encep Sukandar, seorang guru di SDN Sukajaya 2 Kecamatan Sukaresmi yang telah bertugas sebagai honorer selama 17 tahun.
Dalam audiensinya di Gedung DPRD, Encep menyoroti ketidakadilan dalam penetapan formasi guru oleh pemerintah daerah, yang secara tidak proporsional hanya mengalokasikan 600 formasi untuk ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi.
“Kenapa formasi guru pemerintah daerah bersikukuh di 600, sementara kami ini kurang lebih 3000. Hanya diberi formasi 600. Sisanya akan diberikan NIP dengan gaji yang tidak bertambah sama sekali, sama saja bohong,” tegas Encep.
Dia juga mengecam kebijakan pemerintah yang memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) kepada para guru honorer tanpa disertai peningkatan gaji yang sesuai dengan statusnya.
“Apakah se lelucon itu marwah guru di mata pemerintah? Apakah hanya dengan SK dan itu saja pemerintah sudah merasa puas memperjuangkan honorer? Hanya dengan melaksanakan amanat undang-undang 2024 zero honorer, yang penting tuntas aja gitu? Yang zero itu justru malah pendapatannya. Kami mohon kejelasan dari pemerintah daerah kenapa,” ungkap Encep dengan nada kecewa.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian yang setara kepada guru honorer seperti halnya tenaga pendidik (tendik), karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan.
“Kami bukannya sirik dengan tenaga pendidikan (tendik), tapi ini orang-orang tendik juga jangan terlalu euforia dengan jumlah yang baik, karena itu bukan hanya untuk tendik, tapi untuk instansi yang lain. Ini kok kesannya memanfaatkan situasi saat teknis dibuka akhirnya buru-buru untuk memasukkan formasinya. Lupa kalau profesi itu tidak akan lahir tanpa guru,” paparnya.
Encep juga mengungkapkan harapannya agar pemerintah tidak lagi menyembunyikan kebijakan di balik alasan kurangnya anggaran.
“Dalam konteks ini, apa yang kami butuhkan adalah keadilan, bukan sekadar alasan kurangnya anggaran. Kami meminta transparansi dan kejelasan dari pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi kami,” tegas Encep.
Dengan pernyataannya yang lugas dan tegas, Encep Sukandar menjadi salah satu suara yang menggambarkan ketidakpuasan dan kekecewaan para guru honorer di Kabupaten Garut.