GARUT INTAN NEWS – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Garut menyayangkan respon politisi dari PDIP, Yuda, yang dianggap terkesan menyerang mantan Bupati Garut Rudy Gunawan dan Wakil Bupati terkait anggaran mamin (makan minum) dan rumdin (rumah dinas) pada Senin, (29/01). SAPMA PP menganggap bahwa jika ada ketidaksepakatan terhadap penggunaan anggaran, seharusnya disampaikan di parlemen, bukan melalui media, karena APBD Garut dibahas dan disetujui bersama.
Heqi Irfani, Ketua SAPMA PP Kabupaten Garut, mengungkapkan, “Selain itu, jangan merasa paling tidak merasakan fasilitas negara. DPRD juga memiliki hak keuangan dan administratif yang berisi fasilitas-fasilitas yang menunjang kerja para anggota DPRD.”
Lebih lanjut, Irfani menyatakan bahwa mantan Bupati Garut, Rudi, sebagai warga biasa, memiliki hak untuk bersuara. “Dalam alam demokrasi, media massa menjadi sarana yang tepat untuk bersuara bagi rakyat biasa, ketika anggota legislatif tidak merepresentasikan apa yang menjadi keresahan rakyatnya.”
Irfani menegaskan bahwa SAPMA melihat apa yang disampaikan mantan bupati tidak perlu dipolitisir atau dijadikan kesempatan untuk menyerang pihak yang mengkritisi. “Kami melihat apa yang disampaikan Bupati pun terbatas pada konteks mengingatkan. Jika PJ tidak menggunakan anggaran negara untuk merenovasi, maka tinggal dibuktikan sumbernya tanpa perlu mengkomparasi dengan apa yang bupati dan wakil bupati terdahulu terima.”
Irfani juga memberikan pesan kepada Yuda sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang perlu diatur di Kabupaten Garut. “Sebagai organisasi kepemudaan, SAPMA melihat fungsi Bapak sebagai perwakilan rakyat yang mengurusi bidang kepemudaan kurang tanggap pada isu-isu kepemudaan dan keolahragaan.”
Pada akhir pernyataannya, Irfani menyoroti pernyataan Kabag Umum Setda terkait anggaran pengecatan. “Kabag Umum Setda menyatakan anggaran pengecatan memang ada tahun ini, tapi Bapak PJ menyatakan itu uang pribadi. Jadi tolong, yang benar yang mana?” ungkapnya. SAPMA PP Kabupaten Garut berharap agar isu ini dapat dijelaskan dengan transparan dan jujur untuk menjaga kepercayaan masyarakat.