GARUT INTAN NEWS – Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi perhatian pemerintah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Dari pendataan yang dibahas bersama para kepala desa, jumlah peserta PBI yang nonaktif di wilayah tersebut tercatat lebih dari 4.000 orang.
Kepala UPT Puskesmas Cibatu, H. Ajat Sudrajat Haryadi, S.Kep., Ners, mengatakan pihaknya telah membahas persoalan tersebut bersama para kepala desa se-Kecamatan Cibatu dalam rapat pada Senin lalu. Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan penanganan.
Ajat mengungkapkan, pihaknya belum menerima data by name by address (BNBA) dari BPJS Kesehatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masing-masing peserta, termasuk apakah mereka memiliki penyakit yang membutuhkan penanganan medis.
Karena itu, Puskesmas Cibatu memprioritaskan pelayanan bagi peserta PBI nonaktif yang sedang sakit, terutama pasien dengan kondisi rentan dan membutuhkan penanganan segera.
“Pokoknya ada yang sakit, kita sembuhkan. Masalah tidak punya biaya, gampang. Kita fokus melayani, yang administrasi nanti Pak Tijan yang urus,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, salah satu solusi yang disampaikan dalam pembahasan bersama BPJS Kesehatan adalah peserta membayar iuran secara mandiri selama satu bulan terlebih dahulu. Namun, untuk penanganan pasien yang membutuhkan pelayanan rutin di rumah sakit, pihaknya juga akan mengupayakan percepatan reaktivasi kepesertaan melalui mekanisme yang tersedia.
Menurut Ajat, pasien dengan penyakit kronis seperti gangguan jiwa, stroke, hipertensi, dan diabetes menjadi perhatian, khususnya mereka yang membutuhkan pemeriksaan berkala oleh dokter spesialis serta pengobatan berkelanjutan.
Untuk pasien yang memenuhi ketentuan program rujuk balik, pelayanan pengambilan obat dapat dilakukan di puskesmas sesuai rekomendasi dokter dan ketersediaan obat. Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pasien untuk berulang kali pergi ke rumah sakit, sehingga beban biaya transportasi juga dapat ditekan.
Terkait reaktivasi PBI, Ajat mengatakan penentuan desil kesejahteraan masyarakat perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Ia menyebut Pak Tijan, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebagai pihak yang membantu koordinasi dan pengurusan rekomendasi melalui jalur Dinas Sosial.
Dengan pembagian tugas tersebut, Puskesmas Cibatu dapat berfokus pada penanganan medis, sementara persoalan administrasi dan pemutakhiran data dikoordinasikan bersama pemerintah desa serta pendamping sosial.
Sementara itu, Camat Cibatu, Budi Darmawan, menyatakan mendukung langkah Puskesmas Cibatu yang mengutamakan penanganan kesehatan masyarakat sebelum menyelesaikan persoalan administrasi.
Ia juga menginstruksikan para kepala desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui perangkat kewilayahan, mulai dari RT dan RW, agar warga mengetahui jalur pelayanan serta mekanisme koordinasi yang dapat ditempuh.
“Yang penting ditolong dulu, apalagi yang mau melahirkan,” tegas Budi.
Budi menambahkan, pemerintah desa perlu melakukan pengecekan kembali terhadap kondisi sosial ekonomi warga, terutama jika terdapat ketidaksesuaian antara kategori desil kesejahteraan dengan kondisi kehidupan sebenarnya.
Menurutnya, warga yang secara faktual memiliki keterbatasan ekonomi perlu mendapat perhatian, termasuk apabila data menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menilai verifikasi dan pemutakhiran data menjadi penting agar bantuan sosial maupun jaminan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Melalui koordinasi antara puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping sosial, penanganan peserta PBI nonaktif di Kecamatan Cibatu diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terutama bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera dan pengobatan berkelanjutan.