GARUT INTAN NEWS – Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif, ketidaksesuaian data desil kesejahteraan masyarakat, hingga keterbatasan akses air bersih menjadi sejumlah aspirasi yang mencuat dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026 anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Demokrat, Endang Saepudin.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses yang berlangsung di Aula SMAM Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan masyarakat dari sembilan desa di wilayah Kecamatan Wanaraja.
Endang mengatakan, persoalan ketidaksesuaian data desil menjadi salah satu masalah krusial karena berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial maupun layanan kesehatan.
Menurutnya, masih ditemukan warga yang kondisi ekonominya memprihatinkan, tetapi tercatat dalam desil kesejahteraan yang relatif tinggi. Sebaliknya, terdapat pula warga yang secara faktual dinilai mampu, tetapi masuk dalam kelompok desil rendah.
Ketidaksesuaian tersebut dinilai dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, termasuk menyulitkan masyarakat kurang mampu untuk mengakses program bantuan yang dibutuhkan.
“Masih banyak data desil yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ada masyarakat yang seharusnya masuk desil satu sampai tiga, tetapi tercatat di desil tujuh atau delapan. Padahal, kondisi sebenarnya sangat membutuhkan bantuan,” ujar Endang.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pimpinan DPRD, termasuk melalui pandangan fraksi. Ia berharap perbaikan data kesejahteraan masyarakat dapat segera dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Endang berencana membawa kembali aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, ia akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV DPRD Garut yang membidangi urusan sosial agar dapat diagendakan koordinasi dengan dinas terkait.
Selain persoalan data desil, masyarakat juga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Endang juga menyoroti adanya warga yang kesulitan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan melalui program Layanan Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu (Lapad Ruhama) karena terkendala kategori desil kesejahteraan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data.
“Memang betul, banyak BPJS yang tidak aktif. Kemudian, ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, tetapi tidak bisa terakomodasi oleh Lapad Ruhama karena desilnya di atas lima. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan validitas data desil dan antisipasi terhadap banyaknya kepesertaan BPJS yang nonaktif akan menjadi prioritas aspirasi yang dibawa ke forum pimpinan DPRD untuk mendapatkan tindak lanjut.
Di luar persoalan sosial dan kesehatan, kebutuhan air bersih juga menjadi aspirasi mendesak yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut.
Endang menyebutkan, kemarau panjang berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kecamatan Wanaraja. Bahkan, beberapa kawasan masih belum memiliki saluran air bersih yang menjangkau rumah-rumah warga.
Menurutnya, persoalan ini membutuhkan penanganan serius karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kehidupan sehari-hari.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air bersih bisa mendapatkan akses yang lebih memadai.
Endang menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui DPRD Kabupaten Garut. Ia berharap persoalan pendataan kesejahteraan, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.