GARUT INTAN NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar Rapat Pleno Penetapan Siswa Sekolah Rakyat di Aula Dinas Sosial, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (27/08/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan bahwa Garut ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan untuk program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal, kegiatan pembelajaran akan berlangsung di Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Samarang.
“Alhamdulillah Kabupaten Garut mendapat kesempatan untuk pertama, di fase pertama ini sebagai sekolah rintisan. Insyaallah sekolah rakyat, Alhamdulillah dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, tapi kemudian kewajiban kita nanti besok kita menyiapkan lokasi khusus untuk kepentingan pembangunan,” ujar Nurdin.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas sekolah nantinya akan sepenuhnya dibiayai Kementerian PUPR, sementara Pemkab Garut hanya perlu menyiapkan lahan seluas minimal 7,5 hektare.
“Alhamdulillah semua kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Hanya melakukan pembelian lahannya saja,” katanya.
Untuk tahap pertama, Sekolah Rakyat Garut akan menampung 75 siswa yang dibagi dalam tiga rombongan belajar (rombel), terdiri dari satu rombel tingkat SD dan dua rombel tingkat SMP. Menurut Nurdin, calon siswa berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya di desil 1 dan 2 (20% masyarakat dengan ekonomi terbawah) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Prioritas utama diberikan kepada anak-anak yang putus sekolah.
“Pemberangkatannya adalah dari teman-teman atau anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang beruntung, ada di desil 2, mereka putus sekolah, jadi itu sebetulnya poinnya di sana,” jelasnya.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem fullday school dengan fasilitas asrama. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal hingga konsumsi, akan ditanggung oleh negara.
Dari sisi tenaga pendidik, sekolah ini akan merekrut guru dari beragam latar belakang, termasuk PNS, honorer, maupun P3K.
“Pengajar itu adalah, ada struktur kepala sekolah kemudian para guru. Untuk yang tiga rombel ini minimal satu kepala sekolah dan 20 guru,” imbuh Nurdin.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana, menjelaskan bahwa seleksi calon siswa telah melewati dua tahap, yakni rapat pleno dan kunjungan langsung (home visit) oleh pendamping PKH.
“Rapat pleno hari ini adalah rapat yang kedua. Yang pertama kita sudah laksanakan satu minggu lalu untuk menentukan calon peserta. Kemudian dari hasilnya sudah dilakukan home visit oleh teman-teman pendamping PKH,” terang Iyan.
Hasil pleno ini kemudian disepakati bersama oleh Kementerian Sosial, BPS, Sekda, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Dokumen penetapan akan diserahkan kepada Bupati Garut untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK). Setelah SK terbit, para siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di BLK.
Iyan menambahkan, program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan di 100 lokasi di Indonesia. Garut termasuk dalam tahap 1C bersama 64 daerah lain yang ditargetkan beroperasi penuh pada September 2025.
“Yang kita laksanakan walaupun Kementerian Sosial sebagian mengoordinir, tapi semuanya itu adalah merupakan sinergi antara instansi terkait termasuk pemerintah daerah,” tutup Iyan.