GARUT INTAN NEWS — Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, memberikan tanggapan serius terhadap masalah kemiskinan ekstrim yang tengah melanda Garut, peringkat kedua terendah di Jawa Barat saat ini.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Garut menduduki peringkat kedua daerah termiskin di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,77 persen, melibatkan 260.480 penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Faktor pengangguran di Kabupaten Garut diidentifikasi sebagai pemicu utama kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut.
Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, mengakui bahwa kemiskinan di Garut memiliki akar struktural, terutama karena rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam keterangannya saat hadir dalam kegiatan pangan murah di Dinas Ketahanan Pangan Garut pada Selasa, 5 Maret 2024, Barnas menjelaskan, “Nah, oleh karena itu mata rantai kemiskinan itu harus diputuskan yang pertama. Ada yang namanya bantuan bagi rumah, rumah miskin atau rutilahu.”
Barnas menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Garut akan diutamakan untuk masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu). Pemerintah Kabupaten Garut berencana segera melakukan mapping ke lapangan untuk merancang langkah-langkah konkret selanjutnya dalam menangani masalah kemiskinan.
“Udah nggak usah ada pembangunan lain kecuali kemiskinan, bahkan saya ngomong seperti itu (ke jajaran Pemkab Garut),” tambahnya.
Selain itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus tahun 2023 di Garut mencapai 7,33 persen. BPS melaporkan bahwa pengangguran terbuka di wilayah ini didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 73.275 orang dan perempuan sebanyak 28.735 orang.
Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggapi tantangan kemiskinan ekstrim dan pengangguran di wilayah tersebut. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut.