GARUT INTAN NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menunjukkan keseriusannya dalam melindungi warganya yang menjadi korban praktik perekrutan ilegal tenaga kerja luar negeri. Salah satunya dengan upaya pemulangan Dini, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kecamatan Karangpawitan yang terlantar di Arab Saudi akibat diberangkatkan secara non-prosedural.
Langkah cepat dilakukan Pemkab Garut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan bekerja sama dengan Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (F-Buminu Sarbumusi) untuk memulangkan Dini ke tanah air.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan Dini dapat segera kembali ke kampung halamannya dalam keadaan selamat.
“Intinya adalah kita terutama ingin mengembalikan saudara kita, warga kita Bu Dini bisa kembali ke Garut dalam keadaan sehat walafiat,” ujar Syakur seusai pertemuan dengan F-Buminu Sarbumusi di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (17/10/2025).
Bupati juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi bekerja di luar negeri agar tidak terjebak pada praktik ilegal yang berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Oleh sebab itu maka, kami berharap bahwa masyarakat lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap potensi mohon maaf kejahatan tindak pidana perdagangan orang, yang ke depan kita sosialisasikan ke masyarakat lebih intens lagi supaya masyarakat lebih paham,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum F-Buminu Sarbumusi, Ali Nurdin Abdurrahman, mengapresiasi perhatian Pemkab Garut terhadap kasus ini. Ia menilai bahwa membantu PMI bermasalah adalah tanggung jawab bersama, terlebih Dini merupakan warga Garut yang menjadi korban pemberangkatan non-prosedural.
“Termasuk Ibu Dini yang saat ini sedang mengalami permasalahan di Arab Saudi, bagaimana dia adalah salah satu korban pemberangkatan non prosedural, yang dilakukan oleh oknum-oknum penempatan yang ilegal ini, sehingga kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa memulangkan Ibu Dini tersebut,” tutur Ali.
Dukungan juga datang dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Muksin, yang menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian P2MI dan kasus Dini kini menjadi atensi nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, sebanyak 570 warga Garut telah bekerja ke luar negeri secara legal, dengan Jepang menjadi negara tujuan terbanyak.
Namun demikian, Muksin mengingatkan bahwa penempatan tenaga kerja ke wilayah Timur Tengah masih dalam status moratorium.
“Hanya untuk Timur Tengah ini sebetulnya ini masih moratorium, sehingga kalau misalnya ada yang menjanjikan bisa bekerja di Timur Tengah, apalagi misalnya dengan janji-janji manis, baiknya koordinasikan dulu dengan kami, dan lembaga-lembaga lain yang tentunya memiliki legalitas yang sesuai,” tandasnya.
Kasus terlantarnya Dini mencuat setelah video dirinya meminta pertolongan viral di media sosial. Dalam video itu, Dini mengaku membutuhkan bantuan agar bisa segera pulang ke Garut. Menanggapi laporan masyarakat, Pemkab Garut langsung bergerak cepat dengan menggandeng berbagai pihak untuk memulangkan Dini ke tanah air, agar ia dapat kembali berkumpul dengan keluarganya di Karangpawitan.
Langkah cepat Pemkab Garut ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran, sekaligus peringatan bagi masyarakat untuk selalu memastikan keberangkatan kerja ke luar negeri dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur hukum.