GARUT INTAN NEWS – Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut, bersama dengan 22 pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC), melakukan kunjungan ke kantor DPRD Kabupaten Garut pada hari ini. Mereka melaporkan dua hal yang menjadi perhatian serius: etika Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, dan ingkar janji Wakil Ketua DPRD Garut, Enan.
Ma’mol Abdul Faqih, Ketua Umum DPP FAGAR, menyampaikan laporan ini dalam konferensi pers pada Senin (24/6/2024). “Alhamdulillah, tadi kami DPP FAGAR didampingi sekitar 22 pengurus DPC Fagar se-Kabupaten Garut. Kami melaporkan pimpinan DPRD Kabupaten Garut,” ujar Ma’mol.
Laporan pertama menyoroti perilaku Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, yang dinilai melecehkan para honorer selama aksi demonstrasi. “Pertama, Bu Euis Ida sebagai ketua DPRD karena beliau sudah melecehkan kami sebagai honorer di Kabupaten Garut,” lanjut Ma’mol.
Laporan kedua menyangkut Wakil Ketua DPRD Garut, Enan, yang diduga ingkar janji terkait kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Garut. “Kami juga melaporkan Pak Enan atas ingkarnya terhadap kesepakatan yang sudah ditandatangani di atas materai,” tegas Ma’mol.
Sebelumnya, hasil audiensi yang kedua menunjukkan bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Garut bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menerima aspirasi dan tuntutan dari FAGAR. Salah satu hasil kesepakatan adalah rekomendasi untuk penambahan kuota ASN PPPK tahun 2024 menjadi minimal 2000.
Ma’mol berharap pelaporan ini segera diproses oleh Badan Kehormatan. “Kami siap mengawal langkah selanjutnya. Apabila pelaporan ini tidak ditanggapi, kami akan terus mengawal hingga masalah ini tuntas dan mendapat keputusan,” tambahnya.
FAGAR menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak para honorer di Kabupaten Garut. Dengan laporan ini, mereka berharap etika dan integritas para pemimpin dapat diperbaiki dan janji-janji terpenuhi demi kesejahteraan para pendidik yang telah mengabdi untuk negeri.