GARUT INTAN NEWS – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara resmi menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (8/7/2026).
Kehadiran petugas sensus tersebut menjadi bentuk dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi di Kabupaten Garut sekaligus wujud dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional yang digelar oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut telah memberikan data yang diperlukan kepada petugas sensus. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama para pelaku usaha, memiliki peran penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan juga pelaku usaha untuk menerima petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang datang dengan tanda pengenal resmi dari Badan Pusat Statistik,” ujar Syakur.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kabupaten Garut, agar menyambut baik kedatangan petugas sensus yang telah dibekali atribut dan identitas resmi dari BPS. Menurutnya, kerja sama masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihimpun dalam sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut.
Bupati juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan informasi kepada petugas. Ia menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Berikan data yang benar dan lengkap, karena data dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Partisipasi kita semua sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Syakur mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Garut untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia berharap hasil pendataan tersebut mampu menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.