GARUT INTAN NEWS – Lapas Kelas IIA Garut, Aparat Penegak Hukum (APH), dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Garut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 29 Januari 2026, di Kantor Imigrasi Non TPI Garut. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur dan Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia.
PKS ini merupakan implementasi 15 Program Aksi Strategis Kemenimipas, khususnya dalam penguatan pengamanan pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, mitigasi dan penanggulangan bencana, serta pembangunan pemasyarakatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
PKS ditandatangani bersama Polres Garut, Kodim 0611/Garut, dan BNNK Garut, serta sejumlah perangkat daerah Kabupaten Garut, meliputi Dinas Lingkungan Hidup terkait penerapan ECO Office, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penanggulangan kebakaran, BPBD Kabupaten Garut mengenai tanggap bencana, serta Satpol PP Garut dalam penguatan pengamanan melalui keterlibatan pada apel pengamanan dan kegiatan razia blok hunian Lapas Garut.
Dalam keterangannya, Sekjen Kemenimipas Asep Kurnia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor yang disaksikan langsung oleh kepala daerah merupakan bagian penting dari strategi nasional pelaksanaan 15 Program Aksi Strategis Kemenimipas.
“Penandatanganan PKS ini adalah wujud implementasi nyata 15 Program Aksi Strategis Kemenimipas. Lapas tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan APH dan pemerintah daerah menjadi kunci penguatan pengamanan, mitigasi bencana, serta pembenahan tata kelola pemasyarakatan yang modern, profesional, dan humanis,” tegasnya.
Bupati Garut Abdusy Syakur mendukung penuh pelaksanaan tugas Kemenimipas di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan keamanan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah. Lapas merupakan bagian dari ekosistem pelayanan publik di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Garut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, serta para pimpinan APH dan kepala perangkat daerah terkait.
Usai penandatanganan PKS dan peresmian Kantor Imigrasi Non TPI Garut, Sekjen Kemenimipas Asep Kurnia melanjutkan agenda dengan meninjau Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Garut, termasuk program peternakan ayam petelur dan ayam pedaging, yang merupakan bagian dari implementasi 15 Program Aksi Strategis Kemenimipas dalam penguatan pembinaan kemandirian dan produktivitas Warga Binaan.
Melalui kerja sama ini, Lapas Garut menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh 15 Program Aksi Strategis Kemenimipas melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, guna mewujudkan pemasyarakatan yang aman, adaptif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas.