GARUT INTAN NEWS – Wakil Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, Ryan Multama Ranu Putra, S.H, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya polling dan survei yang beredar menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan agar pemilih tidak mudah terpengaruh oleh berbagai polling atau survei elektabilitas yang muncul.
Ryan menyoroti fenomena meningkatnya jumlah polling dan hasil survei terkait popularitas calon kepala daerah, yang dianggap mampu menarik simpati publik. Menurutnya, hasil survei tersebut sering kali dianggap sebagai penentu potensi kemenangan dalam Pemilukada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Namun, Ryan mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dalam menilai hasil-hasil survei tersebut.
Aktivis muda dari Garut ini menegaskan bahwa tidak sedikit lembaga survei yang menyajikan data dari responden tertentu dengan tujuan menguntungkan oknum tertentu.
“Lalu polling yang sifatnya dirancang untuk kepentingan elite politik ini sangat berbahaya apalagi sampai publik termakan dan terpengaruh, bahkan sampai merubah keputusannya untuk memilih sosok tertentu itu,” kata Ryan.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk menilai integritas lembaga survei atau polling, publik harus memperhatikan sejumlah faktor, seperti data responden, metode yang digunakan, wilayah survei, serta rekam jejak lembaga survei tersebut.
“Kelihatan itu kecenderungan lembaga survei dari hasil yang ditampilkan, apalagi jika polling yang dikeluarkan bukan dari lembaga yang kredible, penggiringan opini ini bisa menyesatkan. Saya bisa buktikan bahwa praktik polling itu bisa dimanipulasi, cek saja marketplace banyak kok yang menjual jasa voting, dan ini bahaya, berbeda dengan survei yang tentunya ada metode ilmiahnya, tinggal lihat rekam jejak dan citra dari lembaga survei yang dimaksud,” pungkasnya.
Ryan berharap masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh hasil-hasil polling yang belum tentu valid, terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Walaupun bukan hal penting dalam menentukan pemenang pemilu, tapi hal ini harus ada tindakan tegas,
Sayangi demokrasi negara kita