 Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut.){kind=link}
GARUT INTAN NEWS – Dr. Desy Ekawati, S.Hut., M.Sc., selaku Koordinator Nasional Forest Programme, mengungkapkan terkait workshop yang diselenggarakan di Aula Cimanuk Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V pada Jumat, (28/06). Workshop ini diadakan dalam rangka pelaksanaan kunjungan lapangan untuk pengembangan usaha masyarakat berbasis hutan di Kabupaten Garut, salah satu lokasi program Forest Programme V, pada Jumat (28/06/2024).
Kegiatan ini merupakan ekspos dan lokakarya yang membahas temuan hasil kunjungan lapangan serta tindak lanjut kerjasama kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utamanya adalah penandatanganan MoU dan implementasi Integrated Areal Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut.
“Workshop ini adalah ekspos dan lokakarya hasil studi kami terkait dengan pengembangan usaha masyarakat berbasis hutan di bawah program perhutanan sosial (PS). Kami bekerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jerman dalam program yang disebut forest programme. Saat ini, kami berada di Forest Programme V, yang fokus pada pengembangan perhutanan sosial,” jelas Dr. Desy Ekawati.
Perhutanan sosial adalah kebijakan kehutanan pemerintah pusat yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah provinsi dan daerah. “Kewenangan berikutnya ada di provinsi, tapi kawasan hutan ada sampai di level kabupaten. Tugas kabupaten adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat dengan kerja sama multi-level pusat, provinsi, dan daerah,” tambahnya.
IAD (Integrated Areal Development) menjadi salah satu payung penting bagi pemerintah kabupaten untuk mensinergikan program-program pengembangan daerahnya. “Harapannya, IAD akan menjadi dokumen kebijakan pemerintah kabupaten yang bersifat lintas sektor. Koordinasinya berada di tangan bupati dan sekda yang mengkoordinir OPD terkait seperti pertanian, kehutanan, pemberdayaan masyarakat, dan industri,” kata Dr. Desy.
Program ini menyasar seluruh kabupaten dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan universitas, LSM, dan pihak-pihak lainnya. “Sekarang, yang sudah mendapat SK ada 32 pengelola kehutanan sosial dengan level yang berbeda-beda, mulai dari biru, perak, hingga gold,” ujar Dr. Desy.
Anggaran untuk pengembangan perhutanan sosial berasal dari pemerintah pusat melalui Balai PSKL Jawa. “Kami memberikan support dan bantuan dalam bentuk sinergi program, pendampingan, bukan dalam bentuk cash. Teman-teman diminta mengidentifikasi program baru yang akan kita sinergikan,” ungkapnya.
Garut memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan sosial, terutama pada komoditas kopi dan agroforestri. “Saya sudah survei empat kali di Garut. Kopi merupakan komoditas penting di sini, diikuti oleh agroforestri, tanaman buah, pisang, tanaman obat, dan bambu. Pasarnya sangat bagus,” jelas Dr. Desy.
Dr. Desy menekankan pentingnya IAD dalam meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. “IAD adalah tentang masyarakat dan ekonomi daerah. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat sejahtera, salah satunya dengan pengembangan perhutanan sosial (PS),” tutupnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak, program pengembangan usaha berbasis hutan di Garut diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar.