GARUT INTAN NEWS – Calon Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, mengungkapkan pandangannya mengenai proses pembangunan di Kabupaten Garut dan tantangan yang dihadapi dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta solusi yang diusulkannya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis desa.
Dalam acara Panggung Demokrasi, dr. Helmi Budiman menjelaskan bahwa pembangunan di Garut telah berjalan sesuai aturan, namun membutuhkan proses dan kerja keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan. “Ya sebenarnya kalau kita lihat, pembangunan proses pembangunan di Kabupaten Garut itu sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan aturan. Tapi untuk sampai kepada tujuan, ternyata ini memerlukan proses dan kerja keras,” ungkap dr. Helmi, di Reverdose Cafe, Jumat (24/05/2024).
Terkait penataan PKL, dr. Helmi mengakui bahwa upaya relokasi yang dilakukan tidak selalu berhasil. “Untuk penataan ini juga sudah kita lakukan, seperti yang kita saksikan. Kemudian untuk alokasi, kita relokasi ke daerah Garut Plaza, namun tidak berhasil. Kami berupaya bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Garut. Ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan,” jelasnya.
Menurut dr. Helmi, penataan PKL menghadapi banyak tantangan, termasuk budaya dan kebiasaan PKL yang cenderung memilih lokasi yang ramai. “Faktor ekonomi juga berpengaruh, misalnya masyarakat lebih memilih beli di PKL karena harga lebih murah dan transaksinya sederhana. Ini terkait banyak hal, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan,” tambahnya.
Untuk mengatasi berbagai masalah di Garut, dr. Helmi menawarkan solusi melalui optimalisasi pembangunan berbasis desa. “Solusinya adalah optimalisasi pembangunan berbasis desa. Saya punya pengalaman bagaimana mengentaskan kemiskinan. Tahun 2013 angka kemiskinan 13%, akhir jabatan periode satu menjadi 8,9%. Meski sempat naik karena Covid, kini turun lagi menjadi 9,8%. Akar permasalahan harus diselesaikan berdasarkan solusi yang ditawarkan untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Dr. Helmi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus fokus pada peningkatan pendapatan, penurunan pengeluaran, dan pengentasan kantong-kantong kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan adalah pertama menaikkan pendapatan, kedua menurunkan pengeluaran, dan ketiga pengentasan kantong-kantong kemiskinan. Ini basis desa. Salah data, salah sasaran, orang miskin tidak akan keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Dalam sektor pendidikan, dr. Helmi menyatakan bahwa kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap angka putus sekolah. “Saya pernah menegaskan kepada kepala sekolah SD dan SMP agar tidak ada yang putus sekolah. Namun, kesulitannya adalah ketika berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat masyarakat, RT, RW, hingga tingkat desa,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, dr. Helmi menekankan pentingnya pendekatan berbasis desa untuk menangani angka kematian ibu dan anak. “Kesehatan kita harus berbasis desa. Mana bendera yang merah, mana bendera kuning, mana bendera hijau, sehingga kita tepat dalam melakukan penanganan,” ujarnya.
Dr. Helmi juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan, penguatan, dan pengawasan kepada desa untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. “Orang miskin bisa berubah dengan dua hal: pendidikan dan pekerjaan. Bagaimana orang miskin itu bisa sekolah, bisa kuliah. Saya sendiri mendukung dengan UKT, agar orang sulit bisa kuliah terutama di negeri yang mahal,” pungkasnya.
Dengan visi pembangunan berbasis desa, dr. Helmi Budiman berharap dapat memberikan solusi efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Kabupaten Garut, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.