GARUT INTAN NEWS – Wakil Ketua Umum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut, Ma’mol Abdul Faqih, mengusulkan kepada pemerintah daerah penyelesaian permasalahan honorer dengan pola kuota sebanyak 2300 orang. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (08/04/2024), di mana Ma’mol menyoroti solusi konkret untuk menuntaskan permasalahan honorer yang masih menggantung di Kabupaten Garut.
FAGAR Garut memiliki pandangan bahwa solusi terbaik adalah melibatkan pemerintah daerah dalam menangani anggaran untuk honorer. Dalam pernyataannya, Ma’mol menyebutkan, “Kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian honorer ini dengan pola kami, kuota secara keseluruhan itu 2300 orang.”
Lebih lanjut, Ma’mol merinci pola tersebut dengan menarik perhatian 1000 honorer untuk bidang pendidikan. “Sementara untuk guru ini kan tidak bisa untuk part time seperti yang disampaikan oleh pak sekda saat kita istigosah kemarin, maka kami FAGAR akan menyampaikan kepada pemerintah daerah bagaimana kalau dari kuota 2300 kita tarik 1000 untuk guru dimana 1000 ini kalau penggajiannya nanti mulai Bulan Juli tahun depan ini kan bisa mengangkat untuk 2000 guru.”
Pola ini diusulkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi permasalahan honorer yang telah lama menjadi isu di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Garut. Dengan merinci langkah-langkah seperti mengangkat sejumlah guru dengan penggajian dimulai dari bulan Juli, Ma’mol berharap agar penyelesaian masalah ini tidak hanya bersifat sementara.
Wakil Ketua Umum FAGAR juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dengan pihak pusat terkait solusi yang diusulkan. “Tentunya pola seperti ini kan harus dikomunikasikan juga ke Pusat, saya pikir kalau ini akan menjadi solusi ,Saya pikir dari pusat tidak akan keberatan, Kementerian Keuangan tidak akan keberatan karena memang undang undang 20 tahun 2023, mengisyaratkan kepada seluruh pemerintah daerah bukan hanya di Garut untuk menuntaskan honorer tanggal 31 Desember tahun 2024 paling telat.”
FAGAR Garut berencana mengajukan surat permohonan audiensi pada Selasa sebagai langkah awal untuk mendiskusikan solusi lebih lanjut bersama pemerintah daerah. Namun, jika tidak ada tanggapan, mereka bersiap untuk turun bersama ribuan honorer pada hari Jumat berikutnya, sebagai upaya penuntutan di kantor DPRD.
Dalam menegaskan urgensi penyelesaian permasalahan honorer, Ma’mol menyatakan, “Undang-undang 20 tahun 2023 ini harus kita laksanakan, harus segera dieksekusi, kita tidak ingin Pemerintah ini dipandang jadi pelaku malkonstitusi.”
Pernyataan ini menjadi sorotan karena menggambarkan kerja keras dari pihak FAGAR Garut untuk menemukan solusi konkret dan menyuarakan hak-hak para honorer, sejalan dengan amanat undang-undang yang mengisyaratkan penyelesaian masalah ini sebelum akhir tahun 2024.
Di garut teh lain guru hungkul tenaga teknis oge loba tiap taun guru jeung kesehatan nu di prioritaskeun tenaga teknis teu ngusik da memang tidak ada quotanya,waktuna ayeuna tenaga teknisen anu prioritas guru teu kudu asa pang dibutuhkeunna