GARUT INTAN NEWS- Menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya Pilpres, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH Sirojul Munir, mengingatkan warga negara Indonesia bahwa partisipasi dalam pemilu adalah kewajiban hukum yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi wawancara pada Selasa (30/01).
Menurut KH Sirojul Munir, dalam ajaran dan hati nurani, memilih pemimpin, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, adalah wajib hukum. Beliau mengutip sabda Rasulullah, “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”
“Menghadapi Pemilu 2024, terutama Pilpres, adalah kewajiban hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial kita sebagai bagian dari masyarakat,” ungkap KH Sirojul Munir.
MUI Garut menjelaskan bahwa memiliki hak pilih adalah amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Masyarakat diminta untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Namun, beliau menegaskan bahwa MUI tidak akan memihak pada salah satu calon.
“Kami jelas tidak dapat memihak pada salah satu calon. Masing-masing orang memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keyakinannya. MUI tidak akan menjadi bagian dari kampanye atau mendukung secara spesifik. Ini juga berlaku untuk pemilihan legislatif,” tegas KH Sirojul Munir.
MUI Garut berharap agar Pemilu 2024 berjalan lancar, sukses, dan tanpa adanya konflik. MUI memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi pemilu yang kondusif dan damai. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran karena perbedaan pilihan, MUI berkomitmen untuk melakukan upaya mendamaikan dan menyelesaikannya.
“Dalam situasi apapun, kami berkomitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Garut. Semua elemen masyarakat diharapkan ikut serta dalam menciptakan proses demokrasi yang berkualitas dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara,” tutup KH Sirojul Munir.