GARUT INTAN NEWS – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan oleh perubahan pola pikir birokrasi yang inovatif dan kreatif dalam mengelola keuangan.
Penegasan tersebut disampaikan Putri Karlina saat menghadiri Diseminasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Kabupaten Garut Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut di Aula Bappeda, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (17/12/2025).
Dalam arahannya, Wabup Garut menyampaikan bahwa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk mengaktifkan pemikiran kritis, solutif, dan inovatif di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
“Bagi saya pribadi, pemotongan anggaran dari pusat itu bukan masalah. Berapapun uang yang didapatkan tidak akan pernah cukup kalau keadaan birokrasinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Putri.
Ia mengibaratkan pengelolaan keuangan daerah seperti manajemen rumah tangga, yang sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dan jajaran perangkat daerah (SKPD) dalam berinovasi serta mengelola sumber daya secara efektif. Karena itu, ia mendorong ASN untuk mengubah pola pikir dan berani keluar dari cara kerja konvensional.
“Saya berharap selain inovatif, kita pun harus kolaboratif. Hasil penelitian dari Bappeda ini harus menjadi pedoman bagi teman-teman dalam menentukan kebijakan. Kita harus punya kepekaan terhadap isu yang ada dan mulai berpikir bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kecil secara efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa kegiatan diseminasi tersebut merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016. Tujuannya adalah menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan agar dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Output yang kami harapkan adalah adanya dokumen rekomendasi pemanfaatan hasil litbang bagi seluruh SKPD. Kami ingin memastikan setiap kebijakan daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat,” ungkap Natsir.
Ia juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025, Bappeda Kabupaten Garut telah melaksanakan delapan ruang lingkup kegiatan kelitbangan. Kegiatan tersebut meliputi kajian strategi pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan, perhitungan Indeks Kesalehan Sosial, kajian City Branding Kabupaten Garut, kajian pergudangan industri, perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan, perhitungan Indeks Inovasi Daerah, program “Ngopi Sultan” (Ngobrol Pintar Konsultasi Penelitian), serta penilaian inovasi daerah dari 150 inovasi yang masuk dan telah melalui proses penjurian bersama akademisi Universitas Garut dan internal Bappeda.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara peneliti, perumus kebijakan, dan pelaksana di lapangan, sehingga pembangunan Kabupaten Garut ke depan dapat berjalan lebih terukur, berbasis data, dan inovatif.