GARUT INTAN NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Bank Dunia (World Bank) yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/10/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan rasa terima kasih dan kehormatannya atas dukungan dari kedua lembaga tersebut dalam memperkuat strategi peningkatan pendapatan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat kapasitas fiskal Garut yang sebelumnya masih terbatas.
“Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami kedatangan dua tim yang mempunyai peran besar di Indonesia yaitu BAPPENAS dan juga World Bank untuk membantu peningkatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Syakur.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Garut telah mengalami banyak perubahan sejak penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir pada tahun 2017. Berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan poros, jalan utama, serta kawasan perumahan dan real estate diyakini membawa dampak positif terhadap potensi PBB-P2.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Garut berencana melakukan penyesuaian NJOP dengan perhitungan matang agar tidak memberatkan masyarakat kecil.
“Kita akan coba menaikkan NJOP dengan perhitungan bahwa yang (pajaknya) Rp25 ribu tidak akan terdampak secara serius karena kita akan turunkan persentasenya,” jelas Syakur.
Sementara itu, Perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, Griya Rufianne, menjelaskan bahwa fokus pada optimalisasi PBB-P2 sejalan dengan praktik global dalam pengelolaan pajak daerah.
“Kami berfokus ke area PBB-P2, karena sebetulnya secara global, pajak bumi dan bangunan dan pajak properti ini sebetulnya adalah jenis pajak yang sangat stabil,” kata Griya.
Ia menambahkan, Kabupaten Garut bersama Kota Bandung terpilih sebagai lokasi uji coba (piloting) pertama di Indonesia untuk penerapan panduan diagnosis potensi pajak properti yang disusun oleh Bank Dunia secara global.
Sejalan dengan itu, Perwakilan BAPPENAS RI, Tari Lestari, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pilar kebijakan fiskal,” tutur Tari.
Ia juga menekankan bahwa BAPPENAS hadir dalam program ini untuk mendukung penataan keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan, yang menjadi salah satu arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Melalui kegiatan FGD ini, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh hasil diagnosis yang akurat mengenai potensi PBB-P2 di Kabupaten Garut. Hasil tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik guna memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.