GARUT INTAN NEWS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut turut ambil bagian dalam apel bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang digelar secara virtual dari Jakarta. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lapas Garut dengan dihadiri seluruh pegawai, sementara Wakil Menteri Kemenko Polhukim, Prof. Otto Hasibuan, bertindak sebagai pembina apel.
Apel yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini menegaskan kembali peran ASN dalam menjaga profesionalisme dan netralitas, terutama pasca dinamika demonstrasi pada pertengahan Agustus lalu. Dalam amanatnya, Prof. Otto menekankan pentingnya sikap teguh ASN terhadap aturan yang berlaku.
“ASN harus menjunjung tinggi integritas dan tidak terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Netralitas ASN mencakup tiga hal penting, yaitu sikap dan tindakan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan birokrasi. Semua langkah harus berdasarkan hukum dan regulasi, bukan karena tekanan publik atau opini massa,” tegas Prof. Otto.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap ASN wajib memberikan pelayanan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.
“ASN tegak lurus kepada Tuhan, menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta menjaga integritas agar tidak menjadi alat bagi kepentingan tertentu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2003 tentang netralitas ASN,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Garut, Rusdedy, menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan arahan Wamen dalam setiap tugas dan pelayanan.
“Kami di Lapas Garut berkomitmen menjaga profesionalisme dan netralitas dalam bekerja. Pesan yang disampaikan Prof. Otto menjadi pengingat penting bagi seluruh ASN untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Integritas adalah hal utama yang harus kami jaga,” ujar Rusdedy.
Apel virtual ini berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum penting bagi seluruh ASN di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berintegritas.