GARUT INTAN NEWS – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PKS, Dra. H. Eneng Kustini Sukarno, MM, menggelar kegiatan reses masa sidang pertama pada (15/10). Dalam pertemuan tersebut, Eneng menampung berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari masalah kesehatan hingga kelangkaan pupuk, yang muncul selama dialog dengan warga.
Eneng Kustini mengungkapkan, banyak permasalahan yang ditemukan selama reses ini, terutama terkait infrastruktur dan kesehatan.
“Antusias sangat luar biasa. Permasalahan yang ada di masyarakat ternyata sangat unik. Ini jadi pengetahuan dan pengalaman baru bagi kita. Ternyata banyak masalah serupa tapi tak sama,” ucap Eneng.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah rendahnya kepemilikan kartu BPJS di beberapa desa. Eneng menyebutkan menurut informasi kepala desa maupun yang mewakilinya bahwa cakupan BPJS di Desa Dayeuhmanggung dan Karyamekar baru mencapai 60%, jauh di bawah target Kabupaten Garut yang disebut hampir 90%.
“Kenapa baru 40% sampai 60%? Padahal, yang saya dengar dalam rapat DPRD Garut kemarin, kita dengar Garut sudah hampir 90%,” ujarnya Eneng juga menyoroti penggunaan BPJS yang tidak tepat sasaran. “BPJS kan untuk orang tidak mampu, tapi malah dipegang sama orang-orang yang punya motor lebih dari satu dan perhiasan banyak. Sementara yang benar-benar butuh malah tidak dapat akses,” jelasnya.
Selain itu, Eneng menyoroti keluhan terkait layanan rumah sakit yang dianggap kurang memuaskan.
“Pasien merasa dibedakan dalam pelayanan. Kadang-kadang, petugas rumah sakit mungkin capek, tapi orang sakit dilayani seperti itu malah tambah sakit. Kalau dengan senyum dan budi bahasa saja, 10 sampai 20% sakitnya bisa berkurang,” tambahnya.
Eneng juga menyoroti penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dianggap tidak transparan.
“Katanya bantuan yang diterima warga tidak diterima dengan sepenuhnya, bahkan penerima manfaat hanya menerima berupa barang bukan uang, sehingga terdapat bangunan memiliki kekurangan. Ini malah jadi beban lagi buat warga,” ungkapnya.
Isu kelangkaan pupuk subsidi turut menjadi perhatian serius.
“Mayoritas masyarakat di Cilawu adalah petani. Kalau pupuk sulit didapat, apa yang akan dihasilkan oleh para petani? Ini berpotensi menimbulkan kerawanan pangan dan meningkatkan kemiskinan,” tegas Eneng.
Dalam sektor pendidikan, Eneng mengatakan bahwa beberapa sekolah swasta masih membutuhkan alat peraga, serta BPJS untuk guru dan tenaga pendidikan. Ia juga menyinggung masalah anak-anak yang putus kuliah dan mencari jalan keluar agar bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. “Adakah bantuan gratis agar mereka bisa lulus sarjana?” tuturnya.
Reses ini mencerminkan beragam tantangan yang dihadapi warga Garut, dan Eneng berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke pihak terkait. Ia berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata.