GARUT INTAN NEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Drs H Nurdin Yana MH, memberikan keterangan pada Selasa, 16 Januari 2024, terkait progres penataan penyelesaian honorer THK2 di Kabupaten Garut. Pernyataan ini merujuk pada surat edaran Menteri PANRB tentang rekrutmen tahun 2020 dengan formasi 2024.
Dalam penyampaiannya, Sekda Nurdin Yana menjelaskan, “Jadi hitungan kita bahwa kita masih ada menyisakan sekitar 8000 orang lagi secara akumulasi honorer, tetapi itu tadi beberapa poin yang pertama adalah mereka yang terkategori dalam THK2. THK2 kami ada 1553 secara akumulasi, kemudian juga ada TKK ini penetapan oleh pak bupati itu di angka 984, kemudian juga kita ada pol-PP yang hari ini juga diserahkan berdasarkan undang-undang no 5 tahun 2014, maka mereka itu harusnya masuk di PNS gitu karena dia punya fungsi sebagai penyidik.”
Sekda Nurdin Yana juga menyampaikan kendala terkait proses rekrutmen dan penempatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). “Hari ini PP nya akan turun tapi sampai detik ini belum turun PP nya terkait persebaran jabatan apa saja yang bisa ditempati atau diduduki oleh teman-teman PPPK sehingga akan berpengaruh pada rekruitmen.”
Meskipun demikian, Nurdin Yana memberikan informasi positif terkait perubahan kualifikasi PPPK. “Hanya warning dari kemenpan baru sudah sampaikan suratnya Sudah kita terima bahwa untuk penerimaan tahun sekarang khususnya kualifikasi PPPK itu bisa kualifikasi lulusan SD SMP SMA pun sudah bisa, tinggal relasi jabatan mana yang disesuaikan, ini belum kita tetapkan.”
Dalam rangka mengatasi kebutuhan tenaga honorer K2 di Kabupaten Garut, Sekda Nurdin Yana menegaskan, “Insya Allah besok saya perintahkan pak kabag organisasi untuk cek ke Jakarta ke MenPANRB terkait dengan persebaran jabatan yang dapat diisi oleh PPPK atau tidaknya bocoran sehingga kita bisa memapping posisi mana sebenarnya akan kita coba buka untuk kepentingan menutup kebutuhan teman-teman honorer di Kabupaten Garut.”
Sebagai informasi, jumlah honorer K2 di Kabupaten Garut mencapai 1553 orang untuk kategori THK2 dan 984 orang untuk TKK. Nurdin Yana menambahkan bahwa setelah dikonfirmasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlah populasi honorer di luar guru dan kesehatan mencapai 1814 orang yang tersebar di 75 SKPD.